Pemkab Parigi Moutong Percepat Penataan Ruang Publik melalui Penguatan SDM
PARIGI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong percepat penataan ruang publik melalui langkah strategis penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup. Upaya ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Parigi Moutong guna memastikan pengelolaan ruang publik berjalan lebih optimal, terarah, dan tepat sasaran.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat koordinasi lintas instansi yang dilaksanakan di Kantor BKPSDM Parigi Moutong, Selasa (22/4). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta Sekretaris Dinas , Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan kebutuhan personel teknis dalam mendukung agenda percepatan penataan ruang publik di seluruh wilayah kabupaten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kolektif pemerintah daerah dalam menghadirkan tata ruang yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati rekomendasi penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk diperbantukan pada Dinas Lingkungan Hidup. Kebijakan ini dinilai sebagai solusi strategis dalam mengoptimalkan potensi SDM aparatur daerah guna mendukung percepatan program penataan ruang publik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKPSDM Kabupaten Parigi Moutong, Aktorismo Kay, S.AP., M.A.P, menegaskan bahwa sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, kami bersama Bagian Organisasi dan Bagian Hukum berkolaborasi untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dari sisi pemenuhan SDM. Hal ini dilakukan agar target penataan ruang publik di Parigi Moutong dapat tercapai secara cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya.
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap percepatan penataan ruang publik dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi wujud pelayanan publik yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah.
